Merpati dan DPR Harus Lupakan Perang Dingin

Merpati dan DPR Harus Lupakan Perang Dingin - Jakarta : Demi menyehatkan PT Merpati Nusantara Airlines, pemerintah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Untuk itu, para wakil rakyat itu bersikap bijak dengan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada egonya masing masing.

"Beberapa anggota DPR RI pernah terjadi 'perang dingin' dengan Direksi Merpati di akhir 2012 dan awal 2013. Sebaiknya masa-masa itu dilupakan, Para wakil rakyat yang terhormat itu, harus berpikir lebih luas dan lebih bijak," kata Direktur Pengembangan Centre Information Development Studies (CIDES) Hilmi R Ibrahim, dalam acara diskusi mingguan PTI Minggu (16/6/2013) di Jakarta.

Berita dan Informasi [ penerbangan ]

Diskusi tersebut mengambil tema, 'Nasib dan Masa Depan Merpati Pasca Kecelakaan MA 60 di El Tari Kupang'.

"Menyelamatkan nasib 2000-an karyawan Merpati, dan nasib masyarakat di pedalaman yang selama ini transportasi dan mobilitasnya hanya dilayani oleh Merpati lebih penting dari pada mengutamakan egonya. Karena itu, sebelum masa bakti mereka berakhir di tahun 2014, mereka harus ikut berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Merpati," pinta Hilmi R Ibrahim.

Hilmi berpendapat, menyelamatkan BUMN seperti Merpati, hingga sehat, itu sama juga menyelamatkan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Sebaliknya, membiarkan BUMN itu mati baik dengan cara cepat maupun perlahan lahan, itu sama halnya membiarkan negara ini sekarat. Sebab BUMN itu milik negara dan memainkan peran sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

"Sekiranya para wakil rakyat itu membiarkan nasib Merpati sekarat, otomatis akan membiarkan masyarakat pedalaman khususnya di wilayah Indonesia Timur yang selama ini dilayani Merpati, akan kesulitan melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan kebutuhan sandang pangannya," ujar Hilmi.

"Meskipun saat ini, Indonesia sudah memiliki banyak perusahaan penerbangan swasta yang siap juga melayani penerbangan perintis, namun tidak akan mudah dan tidak dalam waktu cepat, mencari pengganti Merpati," lanjut Hilmi, aktifits ICMI yang juga Dosen di Universitas Nasional Jakarta ini.

Yang pasti, kata Hilmi, pemerintah tidak dapat menyerahkan begitu saja jalur jalur penerbangan perintis ke pihak swasta. Meskipun perusahaan penerbangan swasta mau dan mampu. Namun, akan jauh lebih baik pemerintah melalui Merpati tetap melayani jalur ini.

Bila perlu bersama sama dengan swasta. Sehingga ada banyak frekuensi penerbangan dan masyarakat bisa memilih. Bukan malah mematikan salah satu perusahaan penerbangan. Apalagi dengan sengaja mematikan perusahaan badan usaha milik negara.

Sementara peneliti Public Trust Institute (PTI), Agung Astari Kiemas berpendapat, Merpati tidak boleh terus menerus menerima kucuran uang negara. Pengucuran uang negara rawan disalahgunakan.

Jika pemerintah jadi mengucurkan dana bantuan modal kerja untuk Merpati, Agung meminta Pemerintah bekerjasama dengan KPK (Komisi penanggulangan korupsi) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta Badan pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), serius melakukan pengawasan dari pemanfaatan uang negara yang ada di Merpati.

Selain itu, selama beberapa dekade, Direksi Merpati tidak ada salahnya diambil dari pihak luar jika dari internal sendiri kurang meyakinkan.